Didaktik – Beredar pengumuman terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusulkan untuk membahas pembahasan dan pengesahan Undang Undang Omnibus Law pada (16/07/2020). Maka dengan dasar tersebut sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki Hak Demokrasi, sebagaimana kami menolak segi Undang Undang Omnibus Law.

#SIKAP POLITIK MENOLAK OMNIBUS LAW Situasi Krisis Ekonomi Politik

Upaya pemerintah dalam melahirkan Rancangan Undang Undang Omnibus Law tidak terlepas dari pengaruh situasi ekonomi politik Internasional, dimana persekongkolan jahat antara kekuatan Politik Nasional dengan lembaga Imperialisme seperti IMF, WTO dan lain sebagai-nya. Hal ini kemudian mendorong negara dunia ketiga termasuk  Indonesia sebagai jawaban terhadap lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan PDB dunia yang kian hari tidak menentu. Alih-alih dalam menciptakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, pemerintah berupaya untuk menjawab keresahan impealisme tersebut. Maka dari itu, investasi menjadi prioritas yang perlu di genjot guna memperbaiki perekonomian dunia maupun perekonomian di Indonesia.

#Pemerintah Indonesia

Dalam percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi mengajukan lima program utama kedepannya, salah satu yang menjadi prioritas ialah penyederhanaan perizinan Investasi melalui regulasi Omnibus law Cipta Kerja. Hal tersebut yang hari ini menjadi pertanyaan di dalam lapisan masyarakat, apakah omnibus law ini akan berpihak terhadap rakyat atau akan berpihak terhadap para Investor. Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja memang dirancang untuk menjadi jalan pintas atas berbagai permasalahan yang telah ada pada beberapa undang-undang sebelumnya dengan membentuk satu undang-undang baru.

Peningkatan arus investasi masuk ke dalam negeri adalah tujuan utama rancangan undang undang a quo diciptakan. Persoalan  investasi yang lamban dinyatakan menjadi penyebab Indonesia lemah secara ekonomi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan lain-lain. Rancangan Undang Undang Cipta Kerja menyentuh begitu banyak sektor sehingga sulit untuk memastikan bahwa rancangan undang undang  ini taat pada asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Partisipasi masyarakat dari segala sektor adalah kata kunci jika rancangan undang undang  ini tidak ingin dianggap sebagai akal-akalan pemerintah demi memanjakan kelas investor besar.

#Omnibus law

Sebagai satu Undang-undang baru yang mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari beberapa Undang-undang yang masih berlaku. Undang-undang Omnibus Law sering disamakan dengan Undang -undang Payung (raamwet, basiswet, moederwet) atau merupakan Undang-undang induk dari Undang-undang lainnya, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-undang turunannya.[1] Dari sisi sistem dan tata hukum, masih terjadi perdebatan antara para ahli mengenai penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia. Prof. Maria Farida Indrati mengingatkan bahwa Omnibus Law lebih tepat diterapkan pada Negara yang menganut sistem hukum common law (anglo saxon) bukan civil law (eropa kontinental) seperti Indonesia.[2] 

Amerika Serikat dan Kanada menggunakan metode omnibus law untuk menyederhanakan klaster budget implementation yang memang tertib pada tema-tema implementasi anggaran saja. Beberapa pasal dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (mis: Pasal 166) memungkinkan Perda dibatalkan menggunakan Perpres. Ketentuan semacam ini mengakibatkan potensi pelanggaran terhadap asas-asas hukum.

Pemilihan judul Cipta Kerja menjadi problem tersendiri karena bertentangan dengan lampiran Undang-undang 12/ 2011 yang merupakan bagian tidak terpisah dari Undang-undang a quo secara keseluruhan. Substansi undang-undang yang mencabut pasal-pasal tertentu haruslah dicantumkan pada bagian judul rancangan undang-undang tersebut. Pemerintah juga terkesan mengedepankan kecepatan (terburu-buru), dalam pembentukan Rancangan Undang-undang dibanding kualitas daripada Rancangan Undang-undang itu sendiri. Hal ini tercermin jelas dengan menyaksikan betapa singkatnya proses penyusunan draft Rancangan Undang-undang yang hanya memakan waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan saja dihitung sejak November 2019. Tidak mengherankan ada banyak sekali pasal-pasal yang inkonsisten satu dengan lainnya.

#Naskah Akademik (NA)

Rancangan Undang Undang Cipta Kerja berjumlah 2276 halaman. Dari ribuan halaman tersebut terlihat jelas bahwa basis keilmuan yang dipakai untuk menciptakan RUU ini didominasi oleh kepentingan ekonomi. Salah satu kajian dalam nasakah akademik rancangan undang undang cipta kerja memuat penjabaran terkait asas dan prinsip yang menjadi landasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Prinsip good governance yang menjadi salah satu basis pembentukan Rancangan Undang Undang  Cipta Kerja justru bertabrakan dengan kenyataan dalam perumusan Rancangan Undang-undang  a quo. Asas ini mengharuskan pejabat publik selaku pengguna kekuasaan pemerintah untuk transparan dan partisipatif dalam pembuatan kebijakan.

Terobosan yang tergesa-gesa ini menabrak banyak sekali ketentuan-ketentuan yang berlaku demi pemenuhan hasrat investasi. Indonesia secara historis pernah bergelut dengan model pemerintahan yang mengedepankan pembangunan dan meminggirkan kepentingan-kepentingan kemanusian. Cita-cita demokratis reformasi harus dikubur dalam-dalam dengan lahirnya Rancangan Undangundang  Cipta Kerja ini.

Rancangan Undang-undang Cipta Kerja juga merupakan kesimpulan dari pemerintah terkait dengan problem ekonomi yang dianggap jalan di tempat selama ini. Sayangnya, kesimpulan pemerintah terkesan diambil terlebih dahulu sebelum melakukan analisis yang mendalam.  Terdapat perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode omnibus law di antara sistem common law dan civil law. Pertama, dalam negara yang menganut civil law sebagai sistem hukumnya, kodifikasi hukum menjadi prioritas dalam putusan-putusan pengadilan. Kedua, hakim pada negara yang menganut civil law system tidak terikat pada putusan hakim (yurisprudensi) sebelumnya.

Berbeda dengan hakim pada negara yang menganut common law system yang mengenal istilah the binding of precedents. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya mampu menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih. Namun, kenyataannya dibutuhkan lebih kurang 500 (lima ratus) Peraturan pemerintah baru untuk melaksanakan ketentuan RUU ini jika kelak disahkan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan tersendiri mengingat kekuasaan legislasi seperti sedang bergeser dari DPR RI ke tangan Presiden.

#Selain persoalan materi

Muatan dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja terdapat permasalahan serius soal paradigma hukum pembuatan Rancangan Undang Undang ini. Presiden bertindak dan melakukan klaim bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan kehendak ataupun representasi dari keinginan rakyat. Klaim ini haruslah diuji secara mendalam mengingat Satgas Omnibus Law bentukan Presiden minim partisipasi rakyat dan justru didominasi oleh kalangan bussinessman. Pemerintah haruslah bertindak secara rasional dalam setiap tindakannya serta memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Dengan kata lain segala tindak-tanduk pemerintah haruslah diselenggarakan secara efektif dan efisien. Presiden memperluas

kewenangannya sejalan dengan penghapusan kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut berakibat pada potensi melahirkan kekuasaan yang otoriter senada dengan semangat pembangunan ala Jokowi. Semangat sentralisasi kekuasaan ini digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan yang menjadi ambisi Presiden Joko Widodo, Sentralisasi dianggap menjadi jalan pintas kerumitan birokrasi saat ini. Padahal, tak perlu banyak belajar sejarah untuk paham bahwa kekuasaan yang terpusat pada presiden telah banyak melahirkan kegagalan, Orde Baru adalah cerminan paling dekat dan terang.

Muatan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja juga terdapat 3 peraturan undang-undang dalam pendidikan yang mengalami perubahan yaitu Undang Undang  No. 20 tahun 2003 tentang sitem pendidikan nasional, Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sistem pendidikan di sebuah negara tidak akan menjadi berguna jika ilmu dari pendidikan tersebut tidak dapat berguna untuk bangsanya, maka lembaga pendidikan harus diberdayakan bersama dengan lembaga sosial lainnya. Apabila Rancangan Undang Undang Cipta Kerja diterapkan maka akan ada kekurangan dalam implementasinya seperti norma kebudayaan sebagai dasar pendidikan Indonesia dihilangkan, komersialisasi pendidikan, hilangnya ketentuan Standar Pendidikan Nasional yang menimbulkan tanda tanya, penurunan kualitas pendidikan tinggi disebabkan program studi tidak wajib terakreditasi.

Penurunan mutu suatu perguruan tinggi asing yang akan membuka lembaganya di Indonesia, lembaga asing akan bersifat independent, mengurangi lapangan pekerjaan di Indonesia, hilangnya identitas dari sebuah ijazah mengakibatkan semakin mempersulit penilaian oleh suatu instansi, kebebasan dalam penggunaan gelar kepada seseorang dan lembaga pendidikan. diskriminasi terhadap dosen dan tenaga pengajar di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa omnibus law masih memerlukan banyak revisi dibeberapa pasal perubahannya agak tidak menghilangkan tujuan dari pendidikan dibeikan dan tidak menguntungkan pada pihak tertentu namun merugikan pihak lainnya. 

#Selanjutnya dalam perkembangan saat ini rancangan undang undang omnibus law

Tentang cipta kerja telah masuk di Gedung DPR, dan sampai hari ini masih dalam pembahasan. Gagasan pemerintah menyebutkan bahwa, RUU Cipta Kerja ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, UKM, hingga industri.

[1] Namun bagi kami Aturan dalam omnibus law secara eksklusif dibuat untuk lebih mengagungkan posisi investor/korporasi ketimbang memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Padahal, konstitusi sudah memandatkan bahwa melindungi dan menyejahterakan rakyat harus lebih diutamakan, bukan malah memberikan posisi investor lebih tinggi dari segalanya. Segala kemudahan berusaha bagi investor/korporasi dijamin oleh Pemerintah, mulai dari kemudahan administrasi berinvestasi, pemberian insentif bagi investor, penyediaan lahan bagi investor yang akan berinvestasi, dihapuskannya analisis dampak lingkungan (AMDAL), juga izin mendirikan bangunan (IMB), penerapan prinsip easy hiring, easy firing pada buruh, pemberian upah buruh yang rendah, hingga penghapusan sanksi pidana bagi investor nakal.

[2] Omnibus Law sendiri kemudian banyak mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan gerakan rakyat, tak terkecuali dari kalangan pekerja/buruh yang begitu masif melakukan penolakan terhadap rancangan undang undang tersebut karena bagi kaum pekerja/buruh dengan adanya omnibus law cipta kerja akan banyak mencederai hak-hak normatif dari pekerja/buruh serta kedepannya berpotensi melegitimasi perbudakan modern karena tidak ada lagi jaring pengaman untuk kepastian kerja serta kesejahteran bagi kalangan pekerja/buruh. Adapun salah satu alasan penolakan dari kalangan pekerja/buruh, berpandangan bahwasannya penyusunan rancangan undang undang tersebut cacat dalam proses pembentukannya karena penyusunannya dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional secara formal serta penyusunan


#rancangan undang-undang tersebut cacat secara prosedural

Pertama, proses penyusunanya sangat mencederai hak partisipasi masyarakat. Kedua, terdapat banyak pasal inkonstitusional dan aturan kolonial yang di daur ulang dalam Rancangan Undang Undang Cilaka. Ketiga, kesimpulan dari proses dilakukan secara tertutup, proses sosialisasi yang dilakukan secara dadakan alias abal-abal demikian pula dengan adanya pelibatan BIN dan POLRI menunjukan bahwa pemerintah mencederai demokrasi[1].

#Solidaritas dan Persatuan Gerakan Rakyat

Berbagai persoalan baru kembali bermunculan sejak ditetapkannya situasi pandemi  Covid-19 di Indonesia. Berangkat dari kondisi darurat tersebut yang kemudian membatasi berbagai aktivitas sosial masyarakat, sehingga berimbas pada stabilitas ekonomi, politik, pendidikan dan berbagai sektor lainnya. Sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini sektor komersil yang sepenuhnya tidak melayani kepentingan rakyat, mulai mengalam kemerosotan dan menunjukan krisis di tengah pandemi sekaligus tidak menjamin dan menjawab kebutuhan rakyat atas akses pendidikan serta kesehatan.

Terkait sektor pertanian dan perikanan terjerat oleh kapitalisasi dan liberalisasi pasar atas penguaasaan benih, pupuk, adanya monopoli tanah, alih fungsi lahan pertanian serta alat produksi lainnya serta menyebabkan pasokan pangan dan kebutuhan dasar rakyat atas pangan semakin rentan dalam kondisi pandemi saat ini. Hal tersebut juga ikut berimbas pada berbagai sektor usaha baik sektor formal maupun nonformal. Sektor usaha mendapatkan suatu kesulitan dalam mengembangkan produksi dan distribusi akibat dari pada menurunnya tingkat konsumsi masyarakat ditengah melemahnya perekonomian nasional.

Kondisi tersebut berakibat panjang terhadap kelangsungan pekerjaan serta pendapatan kalangan pekerja/buruh, ditengah situasi pandemi saat ini banyaknya perusahaan maupun pabrik yang kemudian mengalami penurunan pendapatan serta harus mengambil pilihan untuk memangkas biaya produksinya. Perihal tersebut kemudian berdampak pada sektor ketenagakerjaan sendiri, pasalnya tidak sedikit pengusaha yang mengambil keputusan dengan merumahkan sebagian pekerja/buruh. Bahkan ada yang lebih ekstrem dengan mengambil pilihan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh-nya.

Hadirnya Rancangan Undang Undang Omnibus Law yang bahkan dipercepat ditengah situasi pandemi dan kesulitan rakyat hari ini, menjadi keharusan bagi gerakan rakyat untuk melanjutkan konsolidasi persatuan rakyat yang diiringi dengan pengkualitasan kesadaran ekonomis menuju kesadaran politik. Tidak bisa lagi gerakan rakyat terpecah-pecah dalam kepentingan yang berbeda dan sektoral, tapi harus mulai memikirkan masa depan rakyat Indonesia yang semakin hari terus di eksploitasi oleh Sistem Kapitalisme.

Upaya meluaskan gagasan Persatuan Rakyat  harus terus dilakukan kepada segenap rakyat tertindas (Buruh, Tani, Pemuda, Mahasiswa, Masyarakat Desa dan lainnya) sebagai bentuk sikap tegas terhadap rezim yang tidak lagi berpihak pada kepentingan massa rakyat. Perluasan dan solidaritas tidak hanya itu, perluasan gagasan persatuan rakyat tidak cukup tanpa memberikan pengkualitasan politik massa anggota dan rakyat pada umumnya.

Masyarakat yang mengambang kesadaranya akibat pengaruh politik borjuasi membuat rakyat terilusi dengan kesadaran yang opurtunis dan pragmatis, untuk itulah dibutuhkan pengorganisiran massa rakyat kedalam organisasi-organisasi rakyat yang dibimbing untuk terlibat aktif dalam aktifitas kongkrit perjuangan ekonomi dan politik yang akan menjadi jalan untuk membelejeti dan menguatkan kemauan politik sampai terciptanya persatuan rakyat.  Solidaritas pembanguan persatuan rakyat tidak cukup hanya sebatas memajukan gagasan politik, tapi tugas yang paling penting ialah membangun kekuatan teritorial dan pendidikan politik.

Kepada massa rakyat, sehingga massa anggota dan masyarakat yang di organisir kedalam persatuan rakyat kedepan, akan paham kenapa rakyat harus membangun persatuan rakyat. Sebab membangun persatuan Rakyat tanpa kekuatan matrial (basis massa) yang riil secara teritorial dan pendidikan dari persatuan yang mempunyai disiplin tinggi, sama halnya persatuan yang dibangun tidak jauh berbeda dengan elit-elit politik borjuasi yang ada saat ini. Sehingga pembangun persatuan rakyat kedapan harus siap berhadap-hadapan dengan kekuatan elit borjuasi dan sistem kapitalismeimperialisme dalam menuju kemerdekaan 100%. Rakyat tidak akan pernah memenangkan pertarungan klas-nya jika menitipkan nasib kepada klas penindasnya (kelas borjuasi). 

Berdasarkan gambaran situasi yang terjadi di indonesia saat ini sebagai bentuk respon terhadap pemaksaan pembahasan Omnibus Law ditengah situasi pandemi, serta mengabaikan kepntingan rakyat, maka dengan tegas kami yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan menyatakan sikap politik : 

#Cabut & Henikan Pembahasan Omibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Berdasarkan sikap politik tersebut kami mengajak seluruh elemen masyrakat untuk bersolidaritas membangun persatuan dalam upaya menghadang kebijakan-kebijakan yang tidak berihak serta berkelanjutan terhadap kesejahteraan rakyat. 


#Malang, 16 Juli 2020

Hidup Rakyat !! Hasta La Victoria Siempre,Viva La Revolution!
Lampiran Rilis :bit.ly/malangmelawanomnibuslaw
Aliansi Terdiri dari : 
(IMM AUFKLARUNG UMM, EKSEKUTIF MAHASISWA UB, HMI FH UB, IMM SUPREMASI HUKUM UMM, BEM FISIP UB, IMM ADOLESENSI UMM, BEM FPP UMM, BEM FPIK UB, BEM FIA UB, HMI FEB UB, BEM FMIPA)

[1] Tulisan Prof. Maria Farida Indrati dengan judul “Omnibus Law, UU Sapu Jagat?” diterbitkan Harian Kompas, Sabtu, 4 Januari 2020.
[2] Pendapat Prof. Maria Farida Indrati dan Prof. Jimly Ashiddiqie tentang omnibus law:
[3] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e3325327d597/plus-minus-omnibus-law-di-matapakar/
[4] https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja 
[5] https://tirto.id/omnibus-law-hilangkan-pidana-ke-pengusaha-merusak-sistem-hukum-emwj
[6] https://buruh.co/12-alasan-menolak-omnibus-law-ruu-cipta-lapangan-kerja-cilaka/

1 KOMENTAR

  1. […] Sebagai satu Undang-undang baru yang mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari beberapa Undang-undang yang masih berlaku. Undang-undang Omnibus Law sering disamakan dengan Undang -undang Payung (raamwet, basiswet, moederwet) atau merupakan Undang-undang induk dari Undang-undang lainnya, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-undang turunannya.[1] Dari sisi sistem dan tata hukum, masih terjadi perdebatan antara para ahli mengenai penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia. Prof. Maria Farida Indrati mengingatkan bahwa Omnibus Law lebih tepat diterapkan pada Negara yang menganut sistem hukum common law (anglo saxon) bukan civil law (eropa kontinental) seperti Indonesia.[2]  […]

Mari berkometar