Didaktik – (Omnibus law) Surabaya, 13/07/20 PSBB Surabaya Raya telah resmi berakhir pada 8 Juni 2020. Kini beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur memulai transisi ke arah ‘New (Ab) Normaľ meski penyebaran Covid19 masih belum mereda, khususnya di Jawa Timur yang semakin meningkat dan utamanya di Kota
Surabaya.

Pandemi Covid-19 telah membawa beberapa perubahan besar terutama rakyat yang terkena PHK, dirumahkan tanpa adanya kejelasan hingga upah, THR tidak dibayarkan, bahkan pemutusan BPJS sepihak oleh perusahaan dengan dalih perusahaan terdampak karena Covid-19.
Tidak hanya pekerja yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19, namun juga dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM yang nilai jual produksinya terus mengalami penurunan.

Semakin lama pandemi ini berlangsung, semakin kompleks pula masalah yang dihadapi oleh rakyat, salah satunya hak untuk mendapatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang terpapar dan masyarakat luas terdampak harus membayar biaya aneka tes, salah satunya rapid test yang dikomersilkan. Sehingga menjadi beban bagi rakyat saat masa pandemi ini.

Dalam kondisi yang serba terbatas di masa pandemi Covid- 19, maka peran pemerintah dan DPR dalam mengawasi dan mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat saat ini sangat dibutuhkan. Namun hal tersebut diabaikan oleh DPR RI yang mana fungsinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka pun kini telah bertransformasi menjadi Dewan Perwakilan Oligarki, kala lebih mengutamakan kepentingan segelintir elite pemodal yang rakus.

Hal ini dapat dilihat dari sepak terjang mereka selama ini, di mana lebih mengutamakan membahas dan mengesahkan RUU yang tidak ada hubungannya dengan masalah pandemi Covid-19, daripada keselamatan dan kesejahteraan rakyat kecil. Meski mendapat penolakan dari berbagai elemen rakyat, tetapi DPR RI dan pemerintah seakan telah tertutup mata dan telinganya, karena mereka tetap saja melenggang menggelar rapat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditengah pandemi Covid- 19.

Konsep Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU CIKER), sejatinya merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan investasi dari pemodal rakus (kapitalisme global/investasi asing) dengan cara-cara yang sama seperti pada masa kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19. Adanya Omnibus Law ini akan mengulangi watak kolonial, di mana tanpa belas kasihan mendapatkan keuntungan untuk golongan mereka dengan memeras tenaga kerja tanpa perlindungan dan memberikan upah murali. Bahkan dengan banyaknya pekerja yang di-PHK maupun dirumahkan tanpa ada kcjelasan upah akan menjadi dampak lebih burukjika RUU Cipta kerja disahkan.

Hal tersebut menjadi jelas bahwa dengan banyaknya PHK di masa pandemi Covid-19, telah mengiring para pekerja akan adanya penghilangan status pekerja tetap, sehingga statusnya akan menjadi pekerja kontrak atau pekerja tidak tetap, karena adanya sistem fleksibilitas tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan hilangnya upah minimum bagi pekerja karena sistem fleksibilitas tenaga kerja, serta akan hadirnya sistem pengupahan berbasis jam kerja yang cenderung eksploitatif.

RUU Cipta Kerja ini juga akan menghilangkan hak-hak pckerja perempuan terutama untuk cuti haid, waktu istirahat untuk ibadah, dihilangkannya cuti melahirkan, sehingga meskipun ada larangan pemutusan hubungan kerja terkait hal tersebut, namun banyak peluang yang bisa digunakan pengusaha untuk bertindak tidak adil seperti pemotongan upah.

Tidak hanya itu, di dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU CIKER) juga akan mengembalikan politik agraria nasional ke zaman kolonial dengan semangat mempermudah pembukaan lahan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan pemodal, dan sudah barang tentu UUPA 60 dan reforma agraria hanya akan jadi pajangan saja, sebab akan ditinggalkan dan tidak akan dijalankan.

Adanya Omnibus Law Cipta Kerja akan menjadi kado pahit bagi perlindungan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup, ada dua hal utama yang menjadi pokok masalah dalam RUU Ciker antaranya:

Pertama, ada upaya Mereduksi norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU Cipta Kerja. Dihapusnya unsur tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dikhawatirkan mengaburkan pengoperasian ketentuan ini. Belum lagi pada ketentuan Pasal 49 pada UIJ Kehutanan diubah total, tidak ada kewajiban tanggung jawab korporasi pada khususnya terhadap kebakaran di areal konsesi.

Pada RUU Cikar sendiri diubah hanya sekadar bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran. Secara umum, seluruh kewenangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Kedua, tentu ini adalah hal yang paling tidak masuk akal, terkait adanya ruang partisipasi publik yang dihapus. Partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU PPLH 32/2009 untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah j uga dihapus.
Jika RUU ini disahkan, akan banyak ruang hidup rakyat yang dirampas. Belum ada RUU Cikar saja sepanjang kawasan pesisir Selatan Jawa sudah diobral, padahal wilayah itu merupakan kawasan esensial dan sebagai wilayah yang rentan dilanda bencana.

Mulai dari potensi gempa hingga tsunami, tetapi itulah yang terjadi di Tumpang Pitu Banyuwangi hingga Trenggalek yang akan di keruk dan diekploitasi gunungnya untuk diambil mineral berupa emas, sehingga keselamatan rakyat dipertaruhkan dan kerugian negara ditaksir akan semakin tinggi, sehingga beban rakyat pun akan semakin berat.

Omnibus Law ini pantas disebut sebagai RUU Pengundang Bencana, karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan oligarki, yang tujuannya hanyalah akumulasi keuntungan. Sama sekali tidak menaruh adanya ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.


Maka dari itu kami yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law menuntut sebagai berikut:

  1. Dengan tegas menolak semua kluster Omnibus Law yang merugikan rakyat dan menuntut DPR RI menghentikan pembahasannya.
  2. Menuntut tanggungjawab Negara atas PHK yang terjadi selama masa Pandemi ini.
  3. Menuntut tanggung jawab Negara atas banyaknya buruh yang dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji, tidak mendapat THR serta pemutusan BPJS ketenagakerjaan sepihak oleh perusahaan selama masa pandemi.
  4. Menuntut digratiskannya aneka tcst Covid-19 salah satunya Rapid Test dan biaya perawatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang terdampak.
  5. Penuhi hak-hak tenaga kesehatan, upah dan tunjangan sesuai ketentuan Undang-undang.
  6. Wujudkan sistem kesehatan nasional yang berbasis rakyat, gratis dan bermutu.
  7. Wujudkan pendidikan bervisi kerakyatan, ilmiah demokratis dan gratis.
  8. Batalkan UU Minerba yang akan menghancurkan kehidupan rakyat
  9. Wujudkan Reforma Agraria sejati dan selesaikan konflik agraria

GERAKAN TOLAK OMNIBUS LAW TERDIRI DARI :

  1. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
  2. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
  3. Kontaerasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI)
  4. Kontéderasi Serikat Nasional (KSN)
  5. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
  6. Federasi Scrikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak. Gas Bumi dan Umum (FSP KEP KSPI)
  7. Federasi Serikat Pekerja Kjmia, Encrgi dan Pertambangan (FSP KEP SPS)
  8. Serikat Pekerja Nasional (SPN)
  9. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan RclOrmasi (FARKES Ref KSP).
  10. Federasi Serikat Percetakan, Penerbitan clan Multi Industri (FSP PPMI KSPI) Federasi Serikat
  11. Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI KASBI)
  12. Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (FSBK KASBI)
  13. Federasi Komisi Untuk Orang llilang dan Korban Tindak Kckerasan (Federasi KontraS)
  14. Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI)
  15. Federasi Buruh Transpoflasi Pclabuhan Indonesia (FBTPI KPBI)
  16. Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (KP SPBI)
  17. Fedcrasi Serikat Buruh Readymi,x dan Konstruksi (FSBRK KASBI)
  18. Lembaga Bantuan Ilukum (LBH) Surabaya Yayasan Lembaga Bantuan llukum Indonesia (YLBHI) 19- Wadah Asah Solidaritas (WADAS)
  19. Jaringan Komunikasi Serika( Pckecja Perbankan (JARKOM SP Perbankan)
  20. Serikat Pekerja Danamon (SP Danamon)
  21. Scrikat Peker_ia Perjuangan Bank Maybank Indonesia (SPI)BMI)
  22. Serikat Pekerja Bank Shinhan Indonesia (SPBSI)
  23. Persatuan Pekerja Korban Freeport Indonesia (P2KF[)
  24. Aliansi Badan Ekskutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
  25. Badan Eksekutif Mahasiswa FISH) Universitas Airlangga (BEM FISIP Unair)
  26. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
  27. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)
  28. Front Mahasiswa Nasional (FMN)
  29. Front Nahdiyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)
  30. Kader Hijau Muhammadiyah (KIM)
  31. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
  32. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)
  33. Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI)
  34. BARA API
  35. Sckretariat Buruh Selatan (SERBU SETAN)

Mari berkometar